Cara Membuat/Mengurus Surat Izin Keramaian di Bogor

A. INFORMASI MEKANISME PENERBITAN SURAT IZIN KERAMAIAN DI POLSEK/POLRES BOGOR

Dasar Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Dalam hal ini Kegiatan yang dimaksud adalah :

1. Pentas musik Band / Dangdut.
2. Wayang Kulit.
3. Ketoprak.
4. dan Pertunjukan lain.

PERSYARATAN PENERBITAN SURAT IZIN KERAMAIAN

1. Ijin Keramaian yang mendatangkan massa 300 – 500 orang ( Kecil )

• Surat Keterangan dari kelurahan Setempat.
• Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang punya Hajad sebanyak 1 ( satu ) Lembar.
• Fotocopy Kartu Keluarga ( KK ) yang punya hajad sebanyak 1 ( satu ) lembar.

2. Ijin Keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang ( Besar )

• Surat Permohonan Ijin Keramaian.
• Proposal kegiatan.
• Identitas penyelenggara / Penanggung Jawab.
• Ijin Tempat berlangsungnya kegiatan.

B. INFORMASI PENERBITAN IZIN KERAMAIAN DENGAN KEMBANG API DI BOGOR

Dasar Penerbitan ijin keramaian dengan menggunakan Kembang Api :

1. KUHP pasal 510 tentang Keramaian Umum .
2. Petunjuk pelaksanaan kapolri No.Pol : Juklak / 29 / VII / 1991 Tgl 23 juli1991 tentang Pengawasan , Pengendalian dan Pengamanan bahan Peledak Non Organik ABRI.
3. Petunjuk lapangan Kapolri no. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 / Tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

PERSYARATAN PENERBITAN IZIN KERAMAIAN DENGAN KEMBANG API

1. Surat Permohonan dari Pemohon tentang pelaksanaan Pesta Kembang Api, yang mencakup :

• Pesta Kembang api tersebut digunakan dalam acara apa ?
• Jumlah dan Jenis Kembang api.
• Waktu / Durasi Penyalaan Kembang Api.
• Identitas Penyala Kembang Api.
• Identitas Penanggung jawab Kegiatan
• Ijin Tempat Pelaksanaan Pesta Kembang Api.
• Rekomendasi dari Polsek setempat.

2. Surat ijin Impor ( asal – usul kembang api ) yang didatangkan untuk kegiatan tersebut.

C. INFORMASI PENERBITAN PERIZINAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

1. Dasar : Undang – Undang No. 9 Th 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

2. Bentuk Penyampaian pendapat di muka umum :

• Unjuk rasa / Demonstrasi.
• Pawai.
• Rapat Umum.
• Mimbar Bebas.

3. Penyampaian Pendapat di Muka Umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum. Syarat – syarat penyampaian pendapat di muka umum. Di beritahukan kepada Polri yang memuat :

• Maksud dan tujuan.
• Lokasi dan rute.
• Waktu dan lama Pelaksanaan
• Bentuk.
• Penanggung jawab / Korlap.
• Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan.
• Alat peraga yang digunakan.
• Jumlah peserta.

4. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat – selambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan.

5. Setelah menerima pemberitahuan tentang kegiatan penyamapain pendapat di Muka Umum Polri wajib :

• Memberikan surat tanda terima pemberitahuan.
• Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum.
• Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi / lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat.
• Mempersiapakan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui.
• Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum.
• Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pengamanan.

6. Sanksi – sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain :

• Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan.
• Perbuatan melanggar hukum di kenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
• Penanggung Jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.
• Barang siapa dengan kekerasan / ancaman dalam penyampaian pendapat di muka umum di pidana penjara paling lama 1 ( satu ) tahun.